Kue Lupis

Bahan:
• 500 gr ketan putih, rendam, cuci tiriskan
• 1/2 sdm air kapur sirih
• daun pisang
• 150 gr kelapa setengah tua, kupas parut panjang
• 150 ml air gula merah
Cara membuat:
1. Perciki ketan dengan air kapur sirih, aduk rata.
2. Siapkan daun pisang rangkap 2, bentuk seperti tabung
3. Isi dengan ketan, tekuk bagian atas dan bawah daun semat dengan lidi.
4. Rebus air hingga mendidih, masukkan bungkusan ketan.
5. Rebus selama 2-3 jam. Tiriskan.
6. Setelah dingin, buka bungkusnya, potong sesuai ukuran.
7. Hidangkan lupis dengan parutan kelapa dan siram deangan air gula merah.

Kue Amparan Tatak (Khas Kalimantan Selatan)

Bahan:
• 200 gr tepung beras
• 100 gr tepung sagu
• 200 gr gula pasir
• 1 sdt garam
• 800 ml santan dari 1 butir kelapa
• 10 bh pisang raja yang tua
Bahan lapisan atas:
• 400 ml santan
• 125 gr tepung beras
• 1 sdt garam
Cara membuat:
1. Pisang raja, dipotong melintang
2. Aduk tepung beras, sagu, gula, garam hingga rata.
3. Lalu masukkan santan, aduk rata.
4. Tuang adonan ke dalam loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm, yang sudah dilapisi plastik dan dioles dengan minyak.
5. Masukkan potongan pisang.
6. Kukus dalam dandang panas selama 35 menit.
7. Campur semua bahan lapisan atas.
8. Tuang lapisan atas di atas adonan pisang.
9. Kukus kembali kue selama 35 menit hingga adonan matang

Hukum Laut Internasional

Prof. Dr. Hasjim Djalal sebagai seorang diplomat senior dan tokoh hukum laut internasional punya andil besar dalam proses mewujudkan pengakuan dunia atas Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (archipelagic state).
Kepeloporan Perdana Menteri Insinyur R. Haji Djoeanda Kartawidjaja, yang memaklumatkan Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 sebagai klaim sepihak

bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state), yang dianggap melanggar hukum-hukum internasional yang sedang berlaku pada saat itu sehingga memperoleh tentangan dari banyak negara besar, sudah menjadi catatan khusus dalam sejarah emas perjalanan bangsa Indonesia. Aktualisasi Deklarasi Djoeanda yang visioner itu masih jauh ke depan.

Pada tahun 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan dengan wilayah nasional sebagaimana dimiliki Hindia Belanda 3 mil dari pantai, sehingga laut-laut itu bukan laut nasional kita. Tetapi Djoeanda menjadikannya menjadi laut nasional. Itu sangat visionaris.Djoeanda tak sempat menyaksikan bagaimana gagasannya menjadi sebuah kecenderungan internasional terutama bagi negara-negara kepulauan di seluruh dunia. Sebab tak lama kemudian, pada tanggal 7 November 1963 dia meninggal dunia.

Tetapi ternyata ada dua tokoh bangsa yang kemudian gigih melanjutkan cita-cita Djoeanda, untuk memperjuangkan Deklarasi Djoeanda sebagai ketetapan hukum di jagat internasional. Keduanya merupakan pakar hukum laut internasinal, yakni Prof. Dr. Moochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal.

Setelah dimaklumatkan pada tahun 1957, barulah 25 tahun kemudian bangsa-bangsa di dunia bersedia mengakui klaim Indonesia sebagai negara kepulauan, setelah ditetapkan Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut atau 2th United Nation Convention on the Law of the Sea, pada tahun 1992. Cukupkah sampai di situ? Ternyata belum. Kedua pendekar hukum laut internasional yang dimiliki Indonesia masih harus bergerilya ke banyak negara, melobi para kepala pemerintahan dan kepala negara-negara sahabat agar bersedia meratifikasi UNCLOS 1982, sebagai syarat kemutlakan pemberlakuannya di seluruh dunia. Faktanya, barulah pada tahun 1994 UNCLOS diterima menjadi hukum internasional setelah 60 negara bersedia meratifikasinya.

Di tahun 2007 sudah 50 tahun Deklarasi Djoeanda melegenda. Tetapi visi sesungguhnya untuk menyatukan Indonesia di segala aspek kehidupan, justru semakin mengarah ke kemunduran. Para pemimpin bangsa yang pernah berkesempatan menjadi pimpinan nasional, sesungguhnya memiliki milestones tersendiri dalam merealisasi “mimpi” Djoeanda. Tetapi hasilnya tetap saja belum maksimal betul.

Upaya terbaru yang terlihat adalah penggalangan 16 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk duduk bersama dalam satu meja bundar menggelar National Ocean Summit di Jakarta pada hari Selasa 4 Desember 2007, supaya sepaham untuk melakukan percepatan pembangunan kelautan pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya manusia dan Iptek dan kelembagaan.

Bahkan, pada bulan Mei 2009 nanti Indonesia akan berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan para kepala negara dan pemerintahan dari 146 negara di dunia, serta para cendekiawan dan stakeholder lainnya, yang menggelar World Ocean Conference di Manado, Sulawesi Utara.

Melihat fakta kekinian setelah Deklarasi Djoeanda dicetuskan 50 tahun yang lalu, sesungguhnya terbersit, apa yang akan terjadi dengan masa depan Indonesia 50 tahun yang akan datang. Sebuah pertanyaan yang menggelitik karena lambannya bangsa ini memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki. Berikut petikan wawancara Haposan Tampubolon dan Saut Situmorang dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Penasehat Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang memiliki kapastitas sebagai pakar hukum kelautan internasional di mana di sepanjang kiprahnya gigih memperjuangkan kepentingan kelautan Indonesia di forum-forum dunia.

Bapak Hasjim Djalal dikenal sebagai tokoh hokum laut internasional yang gigih melakukan lobi-lobi tingkat dunia untuk memperjuangkan visi kelautan. Posisi strategis Indonesia sudah sangat banyak diketahui bahwa kita sangat penting. Dalam arti letak perairannya berada di antara dua samudra dan dua benua. Payah mencari negara di dunia yang memiliki posisi seperti itu.

Permasalahan yang dihadapi bangsa kita sejak dahulu, sudah berlangsung ratusan tahun, yang pandai memanfaatkan posisi itu justru orang luar. Sampai hari ini kita tidak mampu mengambil keuntungan dari posisi yang sangat strategis itu. Yang pandai dan mampu adalah Singapura.

Singapura dalam posisi di tengah jalan mampu mengembangkan industrinya, perkapalannya dan segala macam. Kita kelihatannya belum mampu, padahal memiliki unsur-unsur yang sangat strategis. Tidak ada orang yang bisa lewat dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik tanpa melalui kita, atau dari Pasifik ke Hindia.

Itu satu poin. Yang kedua, walau keadaan kita sangat strategis, besar, banyak, dan kaya, Singapura tidak mempunyai resources karena dia kecil, tetapi karena kita kurang pandai memanfaatkan alam maka banyak dicuri orang. Sejak jaman penjajahan sudah begitu, sampai sekarang masih seperti itu juga. Kekayaan alam kita banyak tetapi tidak mampu memakmurkan rakyat.

Yang ketiga, karena kita besar, kekayaan alam banyak, akhir-akhir ini terasa kita lebih banyak merusak daripada memanfaatkannya. Seperti hutan yang hancur, laut kita juga sudah rusak. Sekarang kita menghadapi terumbu karang yang rusak. Karena tidak paham, kita menganiaya alam. Maksudnya mungkin tidak untuk menganiaya, tapi begitulah yang terjadi.

Ada faktor yang mempengaruhi yaitu, kelemahan dan kekuatan. Kelemahan pertama, kita negeri kepulauan yang mempunyai pantai, laut dan poros. Poros artinya laut yang “berlobang-lobang”, yang bisa dimasuki infiltrasi orang lain. Oleh karena itu kita melihat kejahatan terjadi tanpa mampu kita kontrol. Ada pabrik narkoba terbesar di dunia yang letaknya di celah-celah pantai selatan laut Jakarta. Sulit membayangkan di negeri yang jutaan penduduknya orang bisa membuat pabrik narkoba.

Yang kedua, dari semula kita sudah mengatakan kemakmuran hanya bisa kita capai melalui persatuan. Kesatuan dan persatuan adalah tema utama Indonesia sejak merdeka. Sejak jaman kolonial kita tidak ada kesatuan dan persatuan. Dengan demikian orang luar yang datang ke negeri ini dengan gampangnya mengadudomba. Bukan kita yang bersatu menghadapi orang luar, tapi orang luar memanfaatkan posisi kita, kedudukan kita, dan kekayaan alam kita. Dulu pulau ini bertengkar dengan pulau ini, etnis ini dengan etnis ini berkelahi.

Kita berusaha menghilangkan itu lewat Deklarasi Djoeanda. Tapi bangsa ini lupa dengannya. Sebentar kemudian mulai lagi berkelahi. Pertentangan banyak sekali antar pulau, antar suku, antar agama. Selalu ada yang berkecamuk. Kita kurang sadar hal itu tidak bisa menumbuhkan kekuatan. Tetapi justru menumbuhkan kelemahan. Inilah yang jaman dulu dipakai oleh Belanda.

Dalam kaitan persoalan tersebut Menko Polkam Soesilo Soedarman baru-baru ini menyatakan, wilayah perairan Indonesia bertambah sekitar 3 juta kilomter persegi seiring dengan berlakunya UNCLOS 1982. Jika deklarasi Djoeanda tahun 1957 dan UU no 4/1960 menambah wilayah perairan Indonesia menjadi 6,9 juta kilometer persegi maka dengan berlakunya UNCLOS 1982 wilayah perairan Indonesia menjadi lebih dari 8 juta kilometer persegi. Penambahan wilayah perairan sekitar 3 juta kilometer persegi tersebut
diperoleh dari Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang sebelumnya telah ditetapkan
melalui UU No 5/1983 tentang ZEE Indonesia.

Mulai berlakunya UNCLOS menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia tentang
Wawasan Nusantara yang telah berlangsung 37 tahun mendapat pengakuan dunia
internasional.

Indonesia yang memiliki kekayaan laut berlimpah mutlak memiliki peraturan mengenai baku mutu lingkungan negara pantai dan daerah perlindungan. "Salah satu kriteria untuk menentukan wilayah laut yang harus dilindungi ialah kondisi kekayaan laut di daerah yang bersangkutan”.

Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, Khususnya di laut dalam. peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut.

Kecelakaan seperti itu tambah merugikan jika mengakibatkan pencemaran lingkungan di laut. "Bayangkan kerugiannya jika limbah tersebut menyebar di laut dan mengendap di dasar laut yang menajdi tempat kehidupan biota laut kita. Secara ekonomi kita akan dirugikan, "ungkapnya.

Pengaturan semacam itu, tidak bertentangan bahkan diperkenankan oleh konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika 10 Desember 1982. Indonesia sendiri setelah penandatanganan UNCLOS telah meratifikasi ketentuan tersebut dengan UU No 17/1985.

Tingkat Kemiskinan di Kalsel

Tingkat Kemiskinan di Kalsel
Bertambahnya tingkat kemiskinan di Kalsel terkait dengan masalah-masalah yang menimpa ekonomi secara nasional. Persoalan kemiskinan bukannya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Penyebab Kemiskinan
Ditengah situasi ekonomi nasional yang sedang mengalami krisis global, masih harus diperhatikan tingkat kesenjangan antara masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Masyarakat di bawah prasejahtera atau sangat miskin juga tidak kalah banyak. Penduduk yang miskin tersebut pada umumnya banyak terdapat diperkotaan maupun dipedesaan di wilayah Kal-Sel. Kemiskinan tersebut pada umumnya ditandai oleh ketidakbekerjaan seseorang pada usia kerja karena sulitnya mendapatkan pekerjaan atau karena kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis ekonomi.
Kemiskinan pada keluarga juga disebabkan karena Besarnya beban keluarga. Misalnya pada keluarga yang terdiri atas delapan orang, yang bekerja hanya satu orang yaitu ayah, tujuh anggota keluarga lainnya belum bekerja dan masih menjadi beban ayah.
Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kita menyadari bahwa negara hingga kini masih bersifat agraris. Masih banyak penduduk Kal-Sel tinggal didesa untuk bertani, yang lebih memprihatinkan lagi kualitas sumber daya manusia dipedesaan masih sangat rendah. Hal itu tercermin dari kenyataan bahwa hampir 80% tenaga kerja pedesaan tamat dan tidak tamat sekolah dasar. Akibatnya penggarapan pertanian dipedesaan juga dilaksanakan turun temurun secara tradisional sehingga produktivitas pun rendah.

ü Penyebab kemiskinan juga terjadi akibat banyaknya pengangguran di Kal-Sel. penyebab pengangguran bukan dikarenakan akibat ditutupnya pabrik atau PHK pengurangan karyawan. Memang ada potensi PHK dari industri kayu akibat kekurangan bahan baku, yang juga merupakan akibat menyusutnya hutan dan tidak berhasilnya reboisasi.

ü Terganggunya ekologi oleh tekanan ekonomi tidak lagi memberikan lapangan pekerjaan. Dengan transportasi tersedia banyak masyarakat desa yang mencoba mengadu nasib menuju perkotaan yang sebenarnya sangat kecil bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan kalau dilihat dari tingkat pendidikan dan keahlian mereka.

ü Urbanisasi bukan mengatasi persoalan lenyapnya lapangan pekerjaan dipedesaan tetapi lebih pada memindahkan kemiskinan ke perkotaan.

ü Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian orang kaya terhadap orang miskin sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan

ü Kemiskinan timbul karena adanya gejolak eksternal seperti benca alam sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.

Penduduk Kal-Sel diproyeksi lebih dari 3,17 juta jiwa dengan presentasi penduduk miskin sebesar 7,17 persen atau 227.923 jiwa. Pendidikan di Kal-Sel juga diterjang kemiskinan, sebanyak 3,7 juta anak usia sekolah dan keluarga miskin kesulitan membiayai sekolah mereka. Angka ini memang lebih baik dari tahun ajaran 1998/ 1999 yang mencapai 8 juta siswa. Sedangkan jumlah anak usia sekolah kurang mampu mencapai 48.289 siswa.

v Solusi Mengatasi Tingkat Kemiskinan

Angka pengangguran dan kemiskinan yang saling berlomba perlu disikapi dengan melihat potensi perbaikan taraf hidup rakyat melalui konsep sederhana namun efektif. Perencanaan yang rumit biasanya hanya indah di kertas misi dan visi, tetapi sulit dilaksanankan karena terlalu tinggi. Kemiskinan menjadi masalah yang utama bagi negara berkembang karena bagaimanapun ia sumber permasalahan sosial. Adapun cara penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Gerakan keluarga berencana (KB) sangat tepat untuk mengantisipasi terjadinya keluarga besar yang memang cukup berat beban pembiayaannya ibarat sebuah mata rantai yang sulit diputus maka mencari solusi kemiskinan memerlukan usaha yang sangat keras.

2. Program pembangunan prasarana wilayah untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan produktivitas kawasan

3. Adanya strategi pertumbuhan ekonomi

4. Perluasan kesempatan kerja

5. Penciptaan pasar bebas

6. Bantuan langsung dari pemerintah pusat ke daerah-daerah

7. Jangan jadi pemalas

8. Menghilangkan sifat konsumtif

Pendapat Para Ahli

v Adam Smith

Mengungkapkan bahwa kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial, dan tidak bisa terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi. Singkatnya ia tidak bisa terpisah dari kebudayaan.

v Oscar Lewis (dalam Parsudi Suparlan: 1995)

Tentang kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan merupakan budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Dalam penelitiannya Lewis menemukan bahwa kemiskinan memiliki ciri antar etnik satu dengan lain dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi:

1. Sistem ekonomi terlalu berorientasi pada keuntungan.

2. Tingginya tingkat atau angka penganggurandan setengah dari pengangguran dari pengangguran tersebut adalah tenaga tak terampil.

3. Rendahnya upah atau gaji yang diperoleh pekerja.

Kemiskinan menurut Lewis pada akhirnya mendorong terwujudnya sikap meminta-mintadan mengharapkan sedekah yang menjadi ciri-ciri subkultur orang miskin.

v Charles A. Valentine (dalam Murbyanto: 1995)

Yang menyatakan bahwa subkultur orang miskin adalah karena situasi yang menekan. Kondisi menekan itu timbul karena struktur total dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Maka, Valentine berpendapat bahwa untuk mengubah kondisi masyarakat miskin untuk menjadi lebih baik adalah dengan diadakannya perubahan secara simultan dalam tiga hal yaitu:

1. Penambahan resources seperti kesempatan kerja, pendidikan, informasi, jaringan sosial.

2. Perubahan struktur masyarakat

3. Perubahan-perubahan di dalam subkultur masyarakat miskin tersebut.

v Herbert J. Gans (dalam Parsudi Suparlan: 1995)

Bahwa perilaku yang ditampilkan kaum miskin merupakan hasil interaksi antar faktor kebudayaan yang sudah tertanam dalam diri orang miskin dan faktor situasi yang menekan. Menurut Gans untuk memecahakn masalah kemiskinan harus dipelajari lebih dulu faktor-faktor apa yang menghambat orang miskin menggunakan kesempatan yang tersedia.

v Robert Kaplan, seorang pengamat kemiskinan dunia

Menyimpulkan beberapa keyakinan ahli kemiskinan bahwa “ kita mengabaikan wilayah yang sekarat ini (wilayah kemiskinan) sekalipun resikonya bisa menimpa kita.Berasumsi bahwa ekonomi tidak pernah tumbuh di dalam ruang vakum. Ekonomi selalu mengakarkan dirinya dalam kehidupan sosial. Karena itu, adalah sebuah kemustahilan memahami ekonomi terpisah dari persoalan masyarakat dan nilai-nilai budaya.Kesimpulan yang dapat diambil tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka, sebenarnya kemiskinan merupakan kondisi serba terbatasnya akses-akses sumber daya baik sumber daya ekonomi, informasi, pengetahuan, kekuasaan, mobilitas sosial, dan sebagainya yang sebagian besar disebabkan oleh struktur sosial dan situasi yang menekan. Untuk menjelaskan faktor-faktor kemiskinan tidak hanya pada satu variabel saja yaitu kebudayaan tetapi juga melibatkan variabel-variabel lain seperti sejarah kolonialisme, struktur sosial (sistem kasta), keadilan atau pemberian kesempatan yang sama, dan sebagainya