Hukum Laut Internasional

Prof. Dr. Hasjim Djalal sebagai seorang diplomat senior dan tokoh hukum laut internasional punya andil besar dalam proses mewujudkan pengakuan dunia atas Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (archipelagic state).
Kepeloporan Perdana Menteri Insinyur R. Haji Djoeanda Kartawidjaja, yang memaklumatkan Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 sebagai klaim sepihak

bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state), yang dianggap melanggar hukum-hukum internasional yang sedang berlaku pada saat itu sehingga memperoleh tentangan dari banyak negara besar, sudah menjadi catatan khusus dalam sejarah emas perjalanan bangsa Indonesia. Aktualisasi Deklarasi Djoeanda yang visioner itu masih jauh ke depan.

Pada tahun 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan dengan wilayah nasional sebagaimana dimiliki Hindia Belanda 3 mil dari pantai, sehingga laut-laut itu bukan laut nasional kita. Tetapi Djoeanda menjadikannya menjadi laut nasional. Itu sangat visionaris.Djoeanda tak sempat menyaksikan bagaimana gagasannya menjadi sebuah kecenderungan internasional terutama bagi negara-negara kepulauan di seluruh dunia. Sebab tak lama kemudian, pada tanggal 7 November 1963 dia meninggal dunia.

Tetapi ternyata ada dua tokoh bangsa yang kemudian gigih melanjutkan cita-cita Djoeanda, untuk memperjuangkan Deklarasi Djoeanda sebagai ketetapan hukum di jagat internasional. Keduanya merupakan pakar hukum laut internasinal, yakni Prof. Dr. Moochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal.

Setelah dimaklumatkan pada tahun 1957, barulah 25 tahun kemudian bangsa-bangsa di dunia bersedia mengakui klaim Indonesia sebagai negara kepulauan, setelah ditetapkan Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut atau 2th United Nation Convention on the Law of the Sea, pada tahun 1992. Cukupkah sampai di situ? Ternyata belum. Kedua pendekar hukum laut internasional yang dimiliki Indonesia masih harus bergerilya ke banyak negara, melobi para kepala pemerintahan dan kepala negara-negara sahabat agar bersedia meratifikasi UNCLOS 1982, sebagai syarat kemutlakan pemberlakuannya di seluruh dunia. Faktanya, barulah pada tahun 1994 UNCLOS diterima menjadi hukum internasional setelah 60 negara bersedia meratifikasinya.

Di tahun 2007 sudah 50 tahun Deklarasi Djoeanda melegenda. Tetapi visi sesungguhnya untuk menyatukan Indonesia di segala aspek kehidupan, justru semakin mengarah ke kemunduran. Para pemimpin bangsa yang pernah berkesempatan menjadi pimpinan nasional, sesungguhnya memiliki milestones tersendiri dalam merealisasi “mimpi” Djoeanda. Tetapi hasilnya tetap saja belum maksimal betul.

Upaya terbaru yang terlihat adalah penggalangan 16 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk duduk bersama dalam satu meja bundar menggelar National Ocean Summit di Jakarta pada hari Selasa 4 Desember 2007, supaya sepaham untuk melakukan percepatan pembangunan kelautan pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya manusia dan Iptek dan kelembagaan.

Bahkan, pada bulan Mei 2009 nanti Indonesia akan berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan para kepala negara dan pemerintahan dari 146 negara di dunia, serta para cendekiawan dan stakeholder lainnya, yang menggelar World Ocean Conference di Manado, Sulawesi Utara.

Melihat fakta kekinian setelah Deklarasi Djoeanda dicetuskan 50 tahun yang lalu, sesungguhnya terbersit, apa yang akan terjadi dengan masa depan Indonesia 50 tahun yang akan datang. Sebuah pertanyaan yang menggelitik karena lambannya bangsa ini memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki. Berikut petikan wawancara Haposan Tampubolon dan Saut Situmorang dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Penasehat Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang memiliki kapastitas sebagai pakar hukum kelautan internasional di mana di sepanjang kiprahnya gigih memperjuangkan kepentingan kelautan Indonesia di forum-forum dunia.

Bapak Hasjim Djalal dikenal sebagai tokoh hokum laut internasional yang gigih melakukan lobi-lobi tingkat dunia untuk memperjuangkan visi kelautan. Posisi strategis Indonesia sudah sangat banyak diketahui bahwa kita sangat penting. Dalam arti letak perairannya berada di antara dua samudra dan dua benua. Payah mencari negara di dunia yang memiliki posisi seperti itu.

Permasalahan yang dihadapi bangsa kita sejak dahulu, sudah berlangsung ratusan tahun, yang pandai memanfaatkan posisi itu justru orang luar. Sampai hari ini kita tidak mampu mengambil keuntungan dari posisi yang sangat strategis itu. Yang pandai dan mampu adalah Singapura.

Singapura dalam posisi di tengah jalan mampu mengembangkan industrinya, perkapalannya dan segala macam. Kita kelihatannya belum mampu, padahal memiliki unsur-unsur yang sangat strategis. Tidak ada orang yang bisa lewat dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik tanpa melalui kita, atau dari Pasifik ke Hindia.

Itu satu poin. Yang kedua, walau keadaan kita sangat strategis, besar, banyak, dan kaya, Singapura tidak mempunyai resources karena dia kecil, tetapi karena kita kurang pandai memanfaatkan alam maka banyak dicuri orang. Sejak jaman penjajahan sudah begitu, sampai sekarang masih seperti itu juga. Kekayaan alam kita banyak tetapi tidak mampu memakmurkan rakyat.

Yang ketiga, karena kita besar, kekayaan alam banyak, akhir-akhir ini terasa kita lebih banyak merusak daripada memanfaatkannya. Seperti hutan yang hancur, laut kita juga sudah rusak. Sekarang kita menghadapi terumbu karang yang rusak. Karena tidak paham, kita menganiaya alam. Maksudnya mungkin tidak untuk menganiaya, tapi begitulah yang terjadi.

Ada faktor yang mempengaruhi yaitu, kelemahan dan kekuatan. Kelemahan pertama, kita negeri kepulauan yang mempunyai pantai, laut dan poros. Poros artinya laut yang “berlobang-lobang”, yang bisa dimasuki infiltrasi orang lain. Oleh karena itu kita melihat kejahatan terjadi tanpa mampu kita kontrol. Ada pabrik narkoba terbesar di dunia yang letaknya di celah-celah pantai selatan laut Jakarta. Sulit membayangkan di negeri yang jutaan penduduknya orang bisa membuat pabrik narkoba.

Yang kedua, dari semula kita sudah mengatakan kemakmuran hanya bisa kita capai melalui persatuan. Kesatuan dan persatuan adalah tema utama Indonesia sejak merdeka. Sejak jaman kolonial kita tidak ada kesatuan dan persatuan. Dengan demikian orang luar yang datang ke negeri ini dengan gampangnya mengadudomba. Bukan kita yang bersatu menghadapi orang luar, tapi orang luar memanfaatkan posisi kita, kedudukan kita, dan kekayaan alam kita. Dulu pulau ini bertengkar dengan pulau ini, etnis ini dengan etnis ini berkelahi.

Kita berusaha menghilangkan itu lewat Deklarasi Djoeanda. Tapi bangsa ini lupa dengannya. Sebentar kemudian mulai lagi berkelahi. Pertentangan banyak sekali antar pulau, antar suku, antar agama. Selalu ada yang berkecamuk. Kita kurang sadar hal itu tidak bisa menumbuhkan kekuatan. Tetapi justru menumbuhkan kelemahan. Inilah yang jaman dulu dipakai oleh Belanda.

Dalam kaitan persoalan tersebut Menko Polkam Soesilo Soedarman baru-baru ini menyatakan, wilayah perairan Indonesia bertambah sekitar 3 juta kilomter persegi seiring dengan berlakunya UNCLOS 1982. Jika deklarasi Djoeanda tahun 1957 dan UU no 4/1960 menambah wilayah perairan Indonesia menjadi 6,9 juta kilometer persegi maka dengan berlakunya UNCLOS 1982 wilayah perairan Indonesia menjadi lebih dari 8 juta kilometer persegi. Penambahan wilayah perairan sekitar 3 juta kilometer persegi tersebut
diperoleh dari Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang sebelumnya telah ditetapkan
melalui UU No 5/1983 tentang ZEE Indonesia.

Mulai berlakunya UNCLOS menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia tentang
Wawasan Nusantara yang telah berlangsung 37 tahun mendapat pengakuan dunia
internasional.

Indonesia yang memiliki kekayaan laut berlimpah mutlak memiliki peraturan mengenai baku mutu lingkungan negara pantai dan daerah perlindungan. "Salah satu kriteria untuk menentukan wilayah laut yang harus dilindungi ialah kondisi kekayaan laut di daerah yang bersangkutan”.

Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, Khususnya di laut dalam. peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut.

Kecelakaan seperti itu tambah merugikan jika mengakibatkan pencemaran lingkungan di laut. "Bayangkan kerugiannya jika limbah tersebut menyebar di laut dan mengendap di dasar laut yang menajdi tempat kehidupan biota laut kita. Secara ekonomi kita akan dirugikan, "ungkapnya.

Pengaturan semacam itu, tidak bertentangan bahkan diperkenankan oleh konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika 10 Desember 1982. Indonesia sendiri setelah penandatanganan UNCLOS telah meratifikasi ketentuan tersebut dengan UU No 17/1985.